Apabilasuatu norma yang telah disahkan ternyata bertentangan dengan norma Masalah konsistensi menjadi masalah lebih berat di negara demokratis karena besarnya peranan Kerjasama dan keterbukaan yang dilakukan dengan baik akan menciptakan metode cost effective bagi bank dan pengawas dalam melakukan pekerjaannya. 28 Kemajuanpesat teknologi dalam wujud Triple "T" Revolution, telekomunikasi atau informasi, transportasi dan Trade (perdagangan bebas) membuat hubungan. umat manusia antar negara menjadi sangat intens seakan-akan menggilas negara bangsa dan membangun citra global.Kemajuan pesat teknologi ini membawa muatan isu global seperti demokratisasi, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Penyelamatananggaran negara akan lebih meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya jika didukung dengan jumlah pelaksana BPK yang memadai. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara. Penentuan formasi dan rekrutmen jahmadladomenerbitkan Strategi dalam Peningkatan Kualitas pelayanan Publik: Dimensi, Konsep, Indikator, dan Implementasinya pada 2021-05-01. Bacalah versi online Strategi dalam Peningkatan Kualitas pelayanan Publik: Dimensi, Konsep, Indikator, dan Implementasinya tersebut. Download semua halaman 51-100. Didalamilmu demografi, kondisi ini disebut Bonus Demografi. Dan Indonesia diprediksi akan mengalami Bonus Demografi pada tahun 2020-2030 yang akan datang. Berdasarkan paparan Surya Chandra, anggota DPR Komisi IX, dalam Seminar masalah kependudukan di Indonesia di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bahwa jumlah usia angkatan kerja (15-64 pemerintahanyang baik dan bersih (good governance) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya sumber daya manusia (SDM) khususnya aparatur sipil negara yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan kompeten pada bidangnya. iJTI. Demokrasi secara umum ialah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Demokrasi digital menggabungkan antara konsep demokrasi perwakilan partisipasif dengan penekanan pada penggunaan perangkat teknologi digital. Ruang online membuat pelaku tidak terlihat secara fisik sehingga menghilangkan ketakutan akan tanggung jawab. Demokrasi digital hanya mungkin berlangsung secara sehat dan damai jika komunikasi melalui media baru dilandasi oleh etika. Menyikapi hal itu, Kominfo bekerja sama dengan Jaringan Pegiat Literasi Digital Japelidi dan Siberkreasi Gerakan Nasional Literasi Digital menggelar webinar dengan tajuk “Bangun Demokrasi di Media Digital”. Webinar yang digelar pada Rabu, 29 September 2021, diikuti oleh sejumlah peserta secara daring. Dalam forum tersebut hadir A Zulchaidir Ashary Pena Enterprise, Dipl Kffr Freesca Syafitri SE MA Tenaga Ahli DPR RI dan Dosen UPN Veteran Jakarta, Dr Aminah Swarnawati Dosen Prodi Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta, Andrea Abdul Rahman Azzqy SKom MSi MSiHan Dosen Universitas Budi Luhur Jakarta, dan Ones seniman selaku narasumber. Dalam pemaparannya, Freesca Syafitri menyampaikan bahwa di era reformasi semua orang bisa mengeluarkan pendapat, tetapi bukan berarti kita bisa berpendapat tanpa batas. Kita bisa memahami demokrasi dengan baik ketika kita bisa memutuskan kalau demokrasi itu untuk masyarakat banyak. Batas-batas kebebasan berkepresi di ruang digital antara lain tidak melanggar hak dan melukai orang lain. Tidak boleh membahayakan kepentingan publik, negara, dan masyarakat. “Adapun jenis-jenis informasi yang sebaiknya dilarang, seperti pornografi, hate speech, dan hasutan pada publik. Hal-hal tersebut dapat berkontribusi pada dampak negatif media sosial, seperti berkurangnya kemampuan komunikasi, menjadi egois dan berkurangnya empati, kemampuan menulis dan tata bahasa berkurang, dan menjadikannya rentan kejahatan,” jelasnya. Ones selaku narasumber Key Opinion Leader juga menyampaikan bahwa perkembangan digital ini semakin canggih dan semaki bermanfaat untuk memudahkan kita melakukan kegiatan. Makin banyak juga individu, kelompok, dan lembaga yang memanfaatkan ruang digital ini. Kita sebagai pengguna media digital harus lebih banyak memanfaatkan daripada mengomentari saja. Selain itu, kita harus saring akun-akun yang tidak jelas dan hanya follow akun yang kiranya memberikan manfaat, edukasi, dan motivasi. Peserta bernama Lina menyampaikan, “Tantangan di ruang digital semakin besar seperti konten-konten negatif, kejahatan, penipuan daring, perjudian, cyberbullying, ujaran kebencian, serta radikalisme. Hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk mendorong masyarakat agar menggunakan internet secara cerdas, positif, kreatif, dan produktif sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya untuk mengidentifikasi hoaks, serta mencegah terpapar dampak negatif penggunaan internet?” Pertanyaan tersebut dijawab A Zulchaidir Ashary. “Untuk memfilternya yaitu dapat dilakukan dari medua sosial pribadi dulu. Lakukan filter berdasarkan akun yang kita follow. Kalau yang kita follow tidak mendidik baiknya di-unfollow saja. Circle kecil atau pertemanan yang kecil tetapi berkualitas itu lebih baik daripada kita memunya circle yang besar tetapi tidak baik. Kita hidup di masa yang ada sekarang, namun kitab bisa ubah apa yang bisa kita ubah sekarang demi masa depan yang lebih baik.” Webinar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan literasi digital di Kota Jakarta Barat. Kegiatan ini pun terbuka bagi semua orang yang berkeinginan untuk memahami dunia literasi digital. Untuk itulah penyelenggara pada agenda webinar selanjutnya, membuka peluang sebesar-besarnya kepada semua anak bangsa untuk berpartisipasi pada webinar ini melalui akun Instagram Kegiatan webinar ini juga turut mengapresiasi partisipasi dan dukungan semua pihak, sehingga dapat berjalan dengan baik, mengingat program literasi digital ini hanya akan sukses mencapai target 12,5 juta partisipan jika turut didukung oleh semua pihak yang terlibat. Kualitas Demokrasi Suatu Negara Akan Lebih Baik Apabila? A. tingkat ekonomi masyarakat tinggi B. partisipasi politik masyarakat tinggi C. kreativitas masyarakat tinggi D. masyarakat bebas menggali potensi E. masyarakat hidup dengan sejahtera Jawaban B. partisipasi politik masyarakat tinggi Pembahasan Kualitas Demokrasi Suatu Negara Akan Lebih Baik Apabila Partisipasi Politik Masyarakat Tinggi. Parsisipasi masyarakat memiliki peran dalam membuat demokrasi di negara menjadi lebih baik, bukan faktor ekonomi, kreativitas, atau potensi-potensinya. - Negara demokrasi memiliki sejumlah ciri, antara lain berdasar pada hukum, terdapat kontrol rakyat terhadap jalan pemerintahan, pemilihan umum pemilu yang jujur dan adil, partisipasi masyarakat yang kuat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia HAM. Seluruh poin tersebut telah berjalan di Indonesia. Akan tetapi, Indonesia masih menghadapi banyak persoalan terkait demokrasi, seperti kemunculan ideologi intoleran dan ujaran kebencian terhadap kelompok tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum mapan dalam kehidupan berdemokrasi dan masih dalam proses pembelajaran menuju negara dengan demokrasi yang sehat. Secara kuantitatif, kondisi tersebut dapat dirujuk pada capaian indeks demokrasi Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat, indeks demokrasi Indonesia pada 2010 adalah 68,28 dalam skala 0 sampai 100. Sementara, pada 2021, indeks demokrasi Indonesia mencapai 75,46. Adapun nilai indeks demokrasi Indonesia mencapai angka tertinggi pada 2019, yakni 76,34. Dalam skala global 0-10, skor indeks demokrasi Indonesia adalah 6,71. Angka ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-52 dunia. Sementara untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih lebih rendah dari Malaysia yang memiliki skor 7,24 dan Timor Leste dengan skor 7,06. Upaya peningkatan kualitas demokrasi Untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo menggelar Forum Cerdas Berdemokrasi dengan tema “Peningkatan Kualitas Demokrasi Di Era Digital”. Forum tersebut dilaksanakan di Gedung Graha Kebangsaan Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Selasa 14/6/2022. Forum Cerdas Berdemokrasi digelar untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran dan partisipasi masyarakat, terutama generasi milenial, untuk merawat dan mengembangkan demokrasi yang sehat di Indonesia. Adapun sejumlah narasumber yang hadir dalam forum tersebut, antara lain perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Rahmad Winarto, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Dra Rini Werdiningsih, MS, dan Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto. Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenkominfo Bambang Gunawan mengatakan, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India. “Demokrasi merupakan hal yang krusial bagi negara yang memiliki latar belakang budaya dan etnis,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Jumat 17/6/2022. Perkembangan teknologi, lanjutnya, berkontribusi pada perkembangan demokrasi. Hal ini pun memunculkan fenomena demokrasi digital. “Saat ini, demokrasi digital merupakan cara baru bagi masyarakat untuk berkreasi, berekspresi, dan berpendapat melalui platform digital,” ujarnya. Bambang juga berharap, pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas demokrasi sekaligus mengimplementasikan demokrasi yang sehat di era digital. “Terlebih, dunia digital memiliki tantangan tersendiri, seperti maraknya konten-konten bersifat hoaks yang menyesatkan dan tidak jelas asal usulnya, serta mudah diakses oleh siapa pun,” sambungnya. Oleh karena itu, kata Bambang, masyarakat harus berhati-hati dan cermat dalam menerima informasi. Kesetaraan ruang Sementara itu, Rahmad Winarto menjelaskan dalam paparannya bahwa proses demokrasi harus memberikan ruang yang setara bagi siapa pun. Dengan begitu, kegelisahan publik dapat dikelola dengan baik dan melahirkan rekomendasi-rekomendasi strategis yang bermanfaat bagi khalayak ramai. “Kita telah mengalami fase dimana komunikasi, informasi, dan transportasi telah mengalami perubahan yang sangat besar,” jelasnya. Saat ini, kata Rahmad, manusia telah sampai pada titik kemudahan informasi yang dapat diterima hanya dengan mengetikkan kata kunci.“Kata kunci ini melahirkan referensi-referensi yang memiliki dampak negatif dan belum valid kebenarannya. Oleh karena itu, kita jangan salah pilih guru dan mengambil referensi. Karena bila salah guru akan salah pula referensinya,” ujarnya. Rahmad mengatakan bahwa saat ini, generasi Z mendominasi setiap aspek kehidupan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada bentuk komunikasi yang dapat dimengerti anak muda agar mereka tertarik kepada dunia politik. “Bicara soal demokrasi dan mahasiswa, jika sebelumnya identik dengan aksi turun ke jalan, sekarang platformnya telah berbeda. Kritik dan aspirasi dapat disampaikan dengan cara yang baik melalui platform digital tanpa harus turun ke jalanan,” tutur Rahmad. Indikator kualitas demokrasi Dra Rini Werdaningsih mengatakan, era digital menimbulkan pergeseran nilai di tengah masyarakat. Saat ini, segala sesuatu disampaikan dan disebarluaskan melalui media sosial. “Tak bisa dimungkiri, setiap generasi memiliki penerimaan yang berbeda-beda dalam menghadapi situasi ini,” ujarnya. Lebih lanjut Rini menjelaskan, setidaknya ada lima indikator dalam mengukur kualitas demokrasi, yaitu budaya politik, kebebasan sipil, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik dan proses pemilu, serta pluralisme. “Adapun kualitas demokrasi di era digital sesungguhnya dilihat dari bagaimana masyarakat, terutama perilaku generasi Z, dalam mempengaruhi kelima indikator tersebut,” jelasnya. Menurutnya, generasi Z menjadi faktor penentu karena mereka sangat berdampingan dengan kemajuan teknologi, open minded, dan turut berperan sebagai agen perubahan. Kesiapan dari lembaga pemerintahan merupakan salah satu kunci penting dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di era digital. Upaya tersebut telah dicontohkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah menyediakan kanal untuk memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan dan aspirasi. Tantangan jelang pemilu Damar Juniarto mengungkapkan bahwa ada tantangan terhadap kualitas demokrasi suatu negara, terutama menjelang pemilu. Menurutnya, platform digital berperan sebagai instrumen untuk melihat tingkat transparansi politik dan demokrasi. “Kemudahan akses platform digital memungkinkan masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah,” tuturnya. Selain itu, lanjut Damar, platform digital juga dapat membantu menyuarakan HAM. Pasalnya, konsep digital sendiri sejajar dengan konsep demokrasi karena semua orang memiliki akses yang sama. Damar menyampaikan, teknologi dapat mendorong peningkatan kualitas demokrasi menjadi lebih baik. “Namun, di era digital yang bebas ini, masyarakat dapat memperoleh konten negatif dan berperilaku negatif dengan mudah. Oleh karena itulah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE dalam rangka mengatur perilaku dan muatan konten yang terdapat di platform digital,” jelasnya. Jelang pemilu 2024, Damar berharap masyarakat semakin cerdas dan bijaksana dalam berdemokrasi. “Terutama, cara menjaga dan bertanggung jawab terhadap situasi yang kita hadapi sekarang. Pengalaman pemilu lalu, kita tidak memilih pemimpin bukan karena prestasi atau rekam jejaknya, tetapi karena rasa suka dan tidak suka,” terangnya. Menurutnya, peningkatan kualitas demokrasi tidak hanya berbicara tentang bagaimana internet bisa mengalahkan suara amplop, tetapi juga pemanfaatan kemajuan teknologi secara cerdas dan bijaksana. Utamanya, dalam menyampaikan aspirasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. “Dengan demikian, teknologi digital akan mendukung terwujudnya demokrasi yang semakin sehat dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih baik,” sambung Damar. Mahasiswa/Alumni Universitas Serambi Mekkah02 Januari 2022 1331Hallo Medina S, Jawaban yang tepat adalah B Pembahasan. Suatu negara dapat dikatakan demokratis jika padanya terdapat proses-proses perkembangan menuju ke arah keadaan yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan asasi dan dalam memberi hak kepada masyarakat, baik individu maupun sosial untuk mewujudkan nilai-nilai itu. Dalam hal ini kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila partisipasi politik masyarakat tinggi, karena tanpa partisipasi, Demokrasi tidak berarti. Contohnya pemilu, ukura pemilu adalah partisipasi politik dari masyarakat, kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat pemilu dapat dikatakan gagal. Jadi, kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila partisipasi politik masyarakat tinggi B. Semoga Jawaban Membantu Kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila partisipasi politik masyarakat tinggi. Partipasi Masyarakat dalam politik mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik seperti adalah keadaan negara yang sistem pemerintahannya berkedaulatan rakyat. Artinya , kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh adalah negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan demokrasi Pancasila ini didasarkan atas hakikat negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Hakikat negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat adalah pemerintahan Indonesia diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat, oleh rakyat, dan kembali untuk rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, negara Indonesia menyelenggarakan pemilu. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan wujud budaya demokrasi lebih lanjutMateri tentang budaya demokrasi Indonesia tentang perkembangan demokrasi di Indonesia tentang demokrasi era orde baru dan era reformasi jawabanKelas 11Mapel PPKNBab Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan BeragamaKode SPJ6

kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila